KPK menaikkan status kasus penyelewengan APBD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tahun ke tingkat penyelidikan. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 102,7 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami pengadaan barang di Departemen Kesehatan. Hal ini terkait tiga kasus dugaan korupsi di lembaga tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu surat balasan dari Kapolri terkait pemanggilan 4 pimpinan KPK. KPK pun menegaskan siap memenuhi panggilan Mabes Polri jika alasan pemanggilan sudah jelas.

KPK menilai surat yang dikirimkan Mabes Polri untuk memeriksa sejumlah petinggi lembaga tersebut tidak jelas. KPK pun tidak akan memenuhi panggilan itu.

KPK telah mengirimkan surat klarifikasi terkait pemanggilan dari Mabes Polri. KPK menilai dasar pemanggilan oleh Mabes Polri tidak jelas. Surat klarifikasi ini ditembuskan juga pada Presiden SBY.

KPK kembali memeriksa Agus Condro Prayitno, bekas politisi PDIP yang melaporkan kasus dugaan suap dalam pemilihan DGS BI. Agus siap buka-bukaan tentang keterlibatan rekan-rekannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Siak, Arwin AS (AAS), sebagai tersangka korupsi. Arwin diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanaman (IUPHHKHT) di Kabupaten Siak, Riau.

Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) menjadwalkan akan memeriksa tiga politisi PDIP terkait kasus traveller's cheque yang dilaporkan politisi Agus Condro. tiga orang politisi PDIP tersebut adalah Rusman Lumbantoruan, Willem Tutuarima dan Sutanto Pranoto.

KPK akan memeriksa Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Pemeriksaan terkait kasus dugaan suap cek perjalanan dalam pemilihan DGS BI tahun 2004 yang dilaporkan Agus Condro.

Hamka Yandhu kembali mendatangi gedung KPK untuk kesekian kalinya. Hamka kali ini akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi di PGN Jawa Timur.