Ratu Atut Chosiyah divonis empat tahun penjara terkait kasus suap mantan ketua MK Akil Mochtar. Golkar, partai yang menaungi‎ Atut, akan segera membahas status keanggotaan Atut sebagai kader. Bila status atut sudah inkracht, Atut bisa diberhentikan dari kekaderan Golkar.

Lobi ke parpol Koalisi Merah Putih diharapkan tetap dilakukan. Lobi menjadi penting agar koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak menjadi minoritas di DPR.

Koalisi pendukung Jokowi-JK berharap gugatan Undang-Undang MD3 soal mekanisme pimpinan dewan bisa dikabulkan MK. Pasalnya, jika tidak dikabulkan maka pimpinan dewan periode mendatang bakal dikuasai parpol Koalisi Merah Putih.

Pramono Anung menyebut pertemuan Ketum PAN Hatta Rajasa dengan Joko Widodo sebagai titik temu terkait politik jelang masa pemerintahan baru.

Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung santai menanggapi pertemuan SBY dengan Koalisi Merah Putih di Cikeas, Bogor. Menurut dia, pertemuan itu dinilai wajar karena SBY juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam rapat Komisi II DPR dengan KPU, banyak hal ditanyakan mulai dari proses pemungutan suara Pilpres hingga soal biaya pengacara KPU. Nah, untuk biaya ini rupanya memang tak sedikit, KPU telah menghabiskan dana sebesar Rp 1,3 miliar.

Sidang uji materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) juga dihadiri oleh masyarakat adat di Kalimantan.

Setelah melalui perdebatan, ‎Komisi II DPR akhirnya mengetok palu merekomendasikan Pansus Pilpres 2014. Ketua komisi II Agun Gunajar, menjelaskan ada masalah yang harus diselesaikan dari berbagai persoalan Pilpres 2014.

Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM R Sukhyar berpendapat akan ada dampak negatif jika MK mengabulkan permintaan pengusaha terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pengusaha tambang menolak membangun smelter. Pengusaha berskala kecil membangun smelter butuh uang besar.