Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai melakukan kejahatan demokrasi karena Pilpres 2009 menyisakan banyak masalah. Pemerintah dan KPU pun diminta intropeksi.

Dari 3 pasangan capres-cawapres, hanya pasangan SBY-Boediono yang tidak menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menghadapi gugatan dari 2 pasangan lainnya, KPU tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan tim SBY-Boediono.

MK akan bekerja keras menyelesaikan gugatan hasil Pilpres pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo pada 12 Agustus. Hakim yang mengurus gugatan itu berjumlah 9.

BPK akan mengumumkan hasil audit keuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Oktober 2009 atau pada masa pemerintahan berakhir. Audit dimulai 3 Agustus hingga 10 September.

Wacana untuk mengulang Pilpres terus berkembang. Gagasan itu distimulasi banyaknya pemilih yang konon suaranya ‘dicuri’. Benarkah ada maling? Siapa maling itu?

Pemilu presiden usai, SBY pemenangnya. Namun capres lainnya, Megawati dan Jusuf Kalla masih menggugat hasil perhitungan suara. Indra Bekti pun menyarankan mereka untuk menerima kekalahan.

Komnas HAM menduga KPU melakukan pelanggaran HAM terkait kekisruhan yang terjadi pada Pemilu 2009. Komnas HAM berencana akan memanggil KPU.

Kebijakan number portability dinilai tak akan jalan sebelum pemerintah menerapkan implementasi identitas tunggal atau single identity number (SIN).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran HAM terkait kekisruhan yang terjadi pada Pemilu 2009. Komnas HAM berencana akan memanggil KPU.

Pasangan Mega-Prabowo lewat kuasa hukumnya meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pilpres 2009. Permintaan ini dianggap kubu SBY mengada-ada. Tidak ada alasan apa pun untuk membatalkan hasil Pilpres 2009.