Opsi pelarangan pemakaian premium untuk motor semakin mengundang cibiran. Wakil Ketua DPR Pramono Anung bahkan menyebutnya sebagai kebijakan yang aneh.

Opsi larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi sepeda motor muncul karena jumlah kendaraan roda dua yang tidak terkendali sehingga penggunaan BBM bersubsidi terus melonjak.

Produsen mobil Jepang, Toyota akhirnya berencana akan mengeluarkan versi Multi Purpose Vehicle (MPV) dari mobil hybrid mereka yang paling populer, Prius. Mulai Maret tahun depan, MPV hybrid ini akan beraksi.

Para pengguna motor harus merogoh kocek tambahan hingga Rp 100.000 per bulan jika kendaraan roda dua itu dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi (Premium).

Para pengguna motor setidaknya harus merogoh kocek tambahan hingga Rp 100.000 per bulan jika kendaraan roda dua itu dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi (premium).

Rencana pelarangan atau pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi motor sangat tidak logis. Konsumsi BBM bersubsidi sepeda motor hanya 27% dari total pemakaian BBM bersubsidi. 

Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia setuju dengan rencana pelarangan motor memakai BBM bersubsidi atau premium. Rencana itu cocok kalau diterapkan di kota-kota besar seperti di Jakarta.

Rencana pemerintah untuk melarang penggunaan bahan bakar bersubsidi seperti Premium untuk motor memang mengagetkan. Namun hal tersebut diharapkan tidak akan mengganggu penjualan motor secara nasional.

Rencana pemerintah melarang para pengguna sepeda motor untuk menggunakan BBM bersubsidi menimbulkan keterkejutan tersendiri di kalangan pengguna sepeda motor.

Pemerintah seharusnya lebih dulu melarang mobil-mobil mewah yang berseliweran mengkonsumsi BBM bersubsidi, bukannya malah melarang motor mengkonsumsi BBM bersubsidi.