DPR menyesalkan terjadinya penyerangan warga kepada jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Kementerian Agama pun didesak menyelesaikan kasus yang mengganggu kerukunan antar umat beragama ini

PPP mendesak Polri segera mempublikasikan kronologi penyerangan markas Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Dikhawatirkan kesimpangsiuran informasi dapat memicu konflik berkelanjutan.

Akibat insiden penyerangan terhadap anggota Ahmadiyah tersiar kabar Kapolres Pandeglang AKBP Alex Fauzy Rasyad dicopot dari jabatannya. Namun, Mabes Polri memastikan Alex masih menjabat sebagai Kapolda Pandeglang.

Keberadaan SKB Menteri dan Fatwa MUI dianggap menjadi biang kegagalan aparat mencegah kekerasan terhadap Ahmadiyah. Sebab, kepolisian dan aparat desa yang berada di lokasi kejadian, menjadi ragu-ragu untuk mencegah peristiwa yang menewaskan 3 orang itu.

Insiden penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, kemarin adalah pembiaran terhadap perilaku kekerasan.  Pemerintah dinilai gagal melaksanakan amanat konsitusi untuk menjamin kebebasan warga negara untuk beragama.

Polri membantah kecolongan dalam mengamankan insiden penyerangan warga terhadap anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Polri mengatakan telah melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum insiden terjadi.

Belum diketahui mengapa ribuan warga Cikeusik, Pandeglang, Banten secara brutal menyerang anggota Ahmadiyah. Polri mensinyalir ada pihak yang memprovokasi warga.

Aliansi Pergerakan Islam (API) meminta Ahmadiyah untuk mentaati Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Jamaah Ahmadiyah pun diimbau tidak melanggarnya.

Polri belum menetapkan satu pun tersangka kasus penganiayaan terhadap anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Polisi masih terus mengumpulkan bukti-bukti terkait insiden tersebut.

PKB mengutuk penyerangan markas Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Penyerbuan tersebut dianggap tak bermoral dan mengingkari ajaran Islam yang damai.