Sekretariat Jenderal DPR ternyata sedang mempersiapkan kegiatan perbaikan ruang kerja anggota DPR dengan anggaran Rp 6,2 miliar. Anggaran sebesar itu dikritik lantaran dianggap berlebihan dan tidak transparan.

Kesekjenan DPR menyiapkan anggaran guna perbaikan ruang kerja anggota Dewan senilai Rp 6,2 miliar. Anggaran sebesar itu dkritik karena berlebihan dan tidak transparan.

BPK telah selesai menyusun LHP tahap I kasus Hambalang. Memasuki audit investigasi tahap II, Sekjen DPR siap memberikan risalah rapat DPR yang dibutuhkan BPK.

Kesekjenan DPR akan melakukan renovasi atas ruang kerja anggota DPR di Gedung Nusantara I dengan anggaran Rp 6,2 miliar. Harga itu dinilai sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Kesekjenan DPR akan melakukan renovasi dan pengadaan sejumlah barang penunjang di lingkungan DPR. Untuk ruangan anggota DPR membutuhkan dana Rp 6,2 miliar. 

Hakim Pengadilan Tipikor, Hendra Yospin, sepertinya kesal dengan banyaknya kasus korupsi yang berhubungan anggota Dewan. Hendra pun meminta ketegasan komitmen kepada Pimpinan Banggar Olly dan Tamsil Linrung.

Meski bukan anggota DPR, Haris Surahman dengan mudah bisa masuk ke ruang Badan Anggaran. Kejadian ini membuat hakim sampai harus memarahi Sekjen DPR, Nining Indra Saleh yang bertanggung jawab dalam persoalan ini.

Usai divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Bandung, dua ibu rumah tangga asal Ciamis, Imas Nurjanah dan Nining Jurhaningsih menangis. Mereka juga dikenai denda Rp 200 juta dan membayar uang pengganti masing-masing Rp 1,42 miliar dan Rp 1,138 miliar.

Majelis hakim di Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Imas Nurjanah dan Nining Jurhaningsih dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Kedua ibu rumah tangga ini pun diharuskan membayar uang pengganti dengan total Rp 2,5 miliar.

Mantan Ketua Banggar DPR Melchias Markus Mekeng dan mantan Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir absen di sidang lanjutan terdakwa Fahd El Fouz. Mereka beralasan sedang kunker.