Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Mekeng, mengatakan izin tambang nikel PT Gag Nikel (GN) terbit sejak 2017. Ia menilai tak etis jika menyalahkan Bahlil Lahadalia.
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, menilai pemerintah harus bertanggung jawab soal izin tambang di Raja Ampat.