Konflik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan mulai berimbas ke wilayah. Sejumlah pengurus di DPW PPP yang dipecat kubu Romi) mengaku bingung.

DPR sudah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dua kubu di Partai Kakbah pun segera Islah. disahkan.

Dari sejarah yang pernah terjadi, ketidakpuasan dalam munas atau konflik mengakibatkan lahirnya partai baru, membuat Golkar sudah biasa mengalami cobaan yang demikian. Meski konflik, Golkar tetap kokoh dan kuat dalam menarik suara.

Soliditas Koalisi Merah Putih (KMP) terancam tergerus karena konflik internal dua parpol anggotanya yaitu PPP dan Golkar. Setelah internal PPP saling berebutan pendaftaran kepengurusan ke Kemenkum HAM, sekarang giliran Golkar.

Tim Penyelamat Partai Golkar mengirim surat pada Menteri Hukum dan HAM untuk pengambilalihan DPP partai Golkar. Menteri Hukum dan HAM menegaskan ‎pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada internal Golkar untuk menyelesaikan masalahnya.

Politisi Partai Golongan Karya Siti Hediati Harijadi alias Titiek Soeharto menyebut, ada pihak eksternal yang terlibat dalam konflik di partai berlambang pohon beringin itu.

Perpecahan di internal Partai Golkar tak terelakan setelah beberapa pengurus DPP menilai persiapan munas tak demokratis‎. Wasekjen Partai Golkar Nurul Arifin masih berharap Agung Laksono cs hadir di Bali dan Golkar tak terpecah belah seperti PPP.

Friksi politik yang terjadi di tubuh Partai Golkar kian memanas jelang digelarnya munas. Puncak riak-riak terbelahnya soliditas Golkar terjadi pada Selasa (25/11): kubu yang berseberangan dengan Ketum Aburizal Bakrie (Ical) membentuk Presidium Penyelamat Partai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly merasa prihatin dengan konflik yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali menuding Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai legalitas organisasi PPP adalah sebuah bentuk pelanggaran.