Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan PDIP terkait UU MD3. Namun MK mengabulkan sebagian permohonan Koalisi untuk Advokasi Kepemimpinan Perempuan terkait UU MD3.

Ada dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat soal keputusan ini, yakni Maria Farida dan Arief Hidayat. Arief Hidayat keberatan soal tidak diaturnya keterwakilan perempuan dalam posisi pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan uji materi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sore ini. UU MD3 yang akan diputuskan itu diajukan oleh PDIP dan Khofifah.

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany resmi dilantik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Tangerang Selatan. Adik ipar Ratu Atut Chosiyah ini menjadi Ketua DPD Golkar Tangsel menggantikan H Kanung yang telah meninggal dunia.

Pemerataan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi isu yang mengemuka, termasuk dalam hal penyelenggaraan negara.

UU MD3 memperberat syarat perempuan menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR. Atas hal itu, para penggiat hak-hak perempuan pun menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Koalisi untuk Perjuangan Kepemimpinan Perempuan mendaftarkan permohonan uji materi terhadap UU MD3. Koalisi perempuan memohon MK melakukan pengujian terkait hilangnya ketentuan menyangkut keterwakilan perempuan.

Calon wakil presiden Jusuf Kalla memberikan sedikit gambaran soal komposisi kabinet. Politisi yang akrab disapa JK itu pun menyebut kabinetnya akan di isi oleh orang-orang profesional.

Sebuah petisi terkait hasil revisi UU Keduduka MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ramai diperbincangkan di media sosial. Petisi, yang telah ditandatangani 10 ribu orang lebih, itu berisi dukungan uji materi UU itu ke MK.

KPU Kota Bandung sudah menetapkan resmi 50 nama calon terpilih anggota DPRD Kota Bandung Pileg 2014. Dari jumlah anggota dewan itu, keterwakilan perempuan di parlemen masih sangat minim.