Pantas saja jika negeri ini tak pernah sepi dari kejahatan, mulai dari kejahatan kelas teri hingga kejahatan kelas kakap yang merusak bangsa.

Masih ingat Inpres 9/2011 tentang penanggulangan dan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan pada Mei 2011? Inpres ini sedang dibahas di kantor Wapres.

"Hukuman untuk koruptor: di Arab Saudi - Potong tangan, di China - Potong leher, di Indonesia - Potong masa tahanan", demikian seloroh seorang teman tentang negeri yang dipenuhi paradoks ini.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan indeks persepsi korupsi di negara ASEAN khususnya Indonesia masih sangat rendah. BPK mengaku malu dengan keadaan ini.

Pemerintah mengakui indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia masih sangat rendah. Dari rentang angka 1-10, IPK Indonesia masih berada pada level 2,8.

KPPOD mencatat tingginya biaya pendaftaran dan lamanya pengurusan izin usaha menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha.

Sejak awal Ketua MK Mahfud MD setuju dengan hukuman mati untuk koruptor. Dia mempertanyakan alasan pihak-pihak yang menolak usulan agar koruptor dihukum mati. Bahkan, ada yang menolak dengan menggunakan alasan yang lucu.

Pemerintah sedang menggodok untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang baru. Inpres ini diharapkan akan dapat mempercepat adanya aksi pemberantasan korupsi.

Sebagai Ibukota Indonesia, ternyata Jakarta masih tergolong buruk hal dalam pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei integritas sektor publik yang dilakukan oleh KPK, Surabaya berada di tingkat teratas dibandingkan dengan Jakarta yang berada di peringkat 8.

Transparansi Internasional (TI) menilai meski pemberantasan korupsi kencang digalakkan, namun budaya untuk melakukan tindakan tersebut sudah terlanjur  mengakar kuat. Bahkan saat ini lebih bersifat berjamaah bukan seporadis.