ICW menantang PSSI untuk blak-blakan soal laporan keuangannya pada Kongres Sepakbola Nasional. Jika dugaan korupsi terbukti, PSSI bisa diadukan ke Kepolisian atau KPK.

Pengumuman harta kekayaan Presiden SBY dan Wapres Boediono dilakukan di Istana Negara. Pimpinan KPK menghadiri acara itu. Langkah KPK pun dipertanyakan.

Kejagung menuai kritik pedas terkait rencana menyetop pengusutan kasus dugaan korupsi KBRI Thailand. Kejagung dinilai tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

ICW meminta KPK menyelidiki pemborosan dana berobat suami mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom. Harus dipastikan apakah ada penyimpangan dalam penggunaan dana itu.

Tim Pemburu Koruptor (TPK) dinilai mandul. Pasalnya, sejak TPK dibentuk 8 tahun lalu, hanya sanggup menangkap 4 orang buron. 4 orang itu yakni Darmono K Lawi, David Nusa Wijaya, Tabrani Ismail, dan Jeffry Baso.

Kasus perlakuan khusus yang dilakukan oleh Direktur Penuntutan KPK Feri Wibisono sedikit demi sedikit mulai menguap. ICW mendesak KPK untuk segera mengeluarkan hasil pemeriksaan internal mereka terhadap Feri.

Pengacara Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang menolak diperiksa KPK sebagai saksi. Sebagai warga negara yang baik, Bonaran harusnya tidak bertindak seperti itu.

Kemenlu didesak tidak menutupi kasus dugaan korupsi mark-up pembelian tiket pesawat bagi diplomat ke luar negeri. Agar transparan, Kemenlu diimbau menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke instansi penegak hukum.

Kasus dugaan korupsi di Kemenlu dan sejumlah KBRI di luar negeri semakin marak. KPK diminta melakukan pengusutan secara tuntas terhadap masalah ini karena mulai meresahkan

Kasus dugaan korupsi dalam perjalanan dinas diplomat di Kementerian Luar Negeri resmi dilaporkan ke KPK oleh ICW. Tugas pertama yang harus dilakukan KPK adalah mencari tahu penggunaan dana mark-up sebagai anggaran taktis.