Belasan kepala daerah duduk di kursi panas pengadilan. Hasilnya, ada yang berhasil masuk bui, tetapi ada juga yang bebas. Hampir semuanya terjerat karena kasus APBD.

Banyaknya kepala daerah masuk bui karena kasus korupsi menimbulkan kesangsian terhadap sistem demokrasi. Ini dinilai karena demokrasi tidak menciptakan transparansi keuangan.

Sebanyak 15 gubernur dan 21 bupati/wali kota raih penghargaan pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penghargaan tersebut diberikan Kemenakertrans kepada pemerintah daerah di Indonesia.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin telah divonis 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Kemendagri belum akan menentukan langkah terkait tampuk pimpinan di lingkup Pemprov Sumut, sebelum putusan tersebut inkrah.

Pengadilan Tipikor memutuskan mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin terbukti melakukan korupsi pada APBD Langkat. Syamsul pun diganjar hukuman penjara selama 2,5 tahun.

Dalam pledoinya, terdakwa kasus korupsi APBD Langkat, Syamsul Arifin, mengaku tidak bersalah. Eks Bupati Langkat ini mengklaim masyarakat Langkat juga tidak percaya Syamsul korupsi.

Mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin dituntut 5 tahun penjara oleh penuntut umum. Jaksa menilai Syamsul terbukti bersalah dalam penyelewengan dana APBD Kabupaten Langkat, Sumut.

Eks Bupati Langkat, Syamsul Arifin, akan mendengarkan tuntutan dari jaksa. Syamsul yang tengah didera sakit komplikasi jantung ini menghadiri sidang dengan ditemani dokter dan suster.

Gubernur nonaktif Sumatera Utara Syamsul Arifin kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor. Syamsul membeberkan tindakan pengembalian dana ABPD Langkat yang diduga dikorupsinya.

Untuk waktu yang lama, nama Syamsul Arifin akan terus diingat oleh tim dokter RS Abdi Waluyo. Bukan karena ia terdakwa kasus korupsi, melainkan karena tubuhnya itu termasuk dalam kategori ajaib. Hah?