Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar meyakini Bareskrim akan menolak laporan itu karena kewenangan terkait dokumen munas sudah ditangani Mahkamah Partai Golkar (MPG).

Akbar Tandjung mengaku terpukul dengan kondisi partainya saat ini. Sebagai mantan ketua umum dia mengaku bisa menangis karena konflik internal yang menurutnya problem yang terjadi tak serumit ketika dia menyelamatkan Golkar di awal reformasi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly disebut bakal mensahkan kepengurusan Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono. Dasarnya adalah Keputusan Mahkamah Partai Golkar. 

Kubu Munas Bali yang dikomandoi Aburizal Bakrie (Ical) akan berkumpul sore ini di Jakarta. Mereka akan mengumpulkan DPD I dan DPD II untuk merespons keputusan Kemenkum HAM yang kabarnya akan mengesahkan kubu Munas Ancol.

Mahkamah Partai Golkar kemarin menyampaikan putusan terkait penyelesaian sengketa kepengurusan internal Partai Golkar. Ketua Mahkamah Partai Prof Muladi menegaskan putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

Dalan putusan Mahkamah Partai Golkar terkait konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar, dua hakim yaitu Prof Andi Mattalatta dan Djasri Marin menyarankan agar diselenggarakan Munas konsolidasi paling lambat Oktober 2016.

Dalam pidato pembukaan Kongres IV PAN di Bali, Hatta Rajasa menyinggung posisi partainya yang berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Hatta meyakini siapapun yang terpilih menjadi ketua umum, PAN tetap berada di KMP.

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) menghadirkan pengurus daerah yang hadir di Munas Bali serta Munas Jakarta sebagai saksi di sidang Mahkamah Partai Golkar.

Mahkamah Partai Golkar mempertanyakan kewenangan Rapimnas dalam menentukan jadwal Munas ke kubu Aburizal Bakrie. Di tengah perdebatan, pendukung kubu Ical yang duduk di kursi hadirin sidang pun emosi.

12 Orang Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar mengirim surat intervensi di tengah persidangan Mahkamah Partai Golkar. Intervensi untuk digelarnya Munas bersama tersebut ditolak oleh Ketua Mahkamah Partai, Prof Muladi.