Pengacara Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas), Juniver Girsang membantah gugatan ke KPK terkait pengembalian dokumen dimaksudkan untuk mengamankan perkara dugaan korupsi selain simulator SIM.

Korps Lalu Lintas Mabes Polri menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyitaan dokumen yang tidak terkait dengan perkara simulator SIM. Korlantas menginginkan KPK segera mengembalikan dokumen yang berhubungan dengan pembuatan STNK dan plat mobil.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan dokumen yang disita dari Korps Lalu Lintas masih diperiksa lantaran sempat terkendala sengkarut penanganan perkara korupsi proyek simulator surat izin mengemudi. “Nanti kalau tidak terkait tentu akan dikembalikan oleh KPK,” kata juru bicara KPK Johan Budi kepada Detik pada akhir pekan lalu.

Gugatan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyangkut tindakan penggeledahan KPK menimbulkan beragam spekulasi terkait penyidikan kasus simulator SIM yang sedang dilakukan KPK. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy meminta Polri dan KPK menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

KPK belum menerima surat gugatan dari pihak Korlantas mengenai penggeldahan terkait kasus Simulator SIM. KPK curiga isu itu dihembuskan untuk menganggu penyidikan kasus Simulator.

Kuasa hukum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri menyatakan sudah melayangkan gugatan ke KPK terkait penggeledahan di Markas Korlantas. Namun sampai saat ini KPK belum menerima surat gugatan itu.

KPK digugat oleh Korlantas Polri terkait penggeledahan di Markas Korlantas pada akhir Agustus silam. Namun apa yang telah dilakukan KPK dinilai sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya kepada Korps Lalu Lintas (Korlantas) untuk mengambil langkah hukum kepada KPK. Polri menilai gugatan perdata Korlantas adalah hak lembaga itu.

Hubungan lembaga KPK dan Polri saat ini sedang memanas. Ketegangan kedua lembaga negara penegak hukum ini mencerminkan kondisi sistem penegakan hukum di Indonesia yang mudah diintervensi.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) lewat pengacara Juniver Girsang menggugat KPK terkait penyitaan sejumlah barang bukti. KPK digugat materiil Rp 425 miliar dan imateriil Rp 6 miliar. Apa tanggapan KPK?