Sikap KPK yang menilai rekomendasi Pansus Angket Bank Century tidak cukup kuat untuk ditindaklanjuti lewat proses hukum, dipertanyakan. Jika mengalami kesulitan, KPK bisa saja meminta DPR untuk menggelar rapat konsultasi.

DPR merekomendasikan agar penegak hukum segera menindaklanjuti temuan mereka soal kasus Bank Century. Namun hasil temuan Pansus Century tersebut dianggap tidak memiliki informasi yang kuat untuk mengungkap kasus ini.

Gencarnya KPK menyelidiki kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) yang diduga melibatkan sejumlah politisi PDIP agaknya membuat Megawati Soekarnoputri gerah. Ketua Umum PDIP ini pun mempertanyakan kredibilitas KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menyelidiki kasus Century sejak lama. Terkait ancaman pemotongan anggaran, KPK tidak masalah jika sikap hati-hatinya dinilai mengabaikan rekomendasi DPR soal Century.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sepakat dengan pemotongan anggaran KPK yang diusulkan PKS jika KPK tidak mengurus rekomendasi DPR soal Century. Saat ini Gerindra sedang menunggu kerja KPK.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai KPK lamban dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR tentang Century. Jika terus demikian, PKS akan mendorong menggunakan hak menyatakan pendapat.

Pansus Angket Century telah selesai melakukan tugasnya ditandai dengan rapat paripurna DPR pada 3 Maret lalu. Namun hingga saat ini hasil rekomendasi Pansus belum juga berada di tangan Presiden SBY.

ICW menilai mungkin saja ada data dari BPK yang ditutupi Pansus Angket Century. Salah satunya adalah data tentang Letter Of Credit (L/C) bodong milik sejumlah nama yang selama ini ramai di media massa.

Dalam pemilihan Deputi Gubernur BI, Komisi XI mempunyai catatan khusus untuk salah satu calon Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah terkait keterlibatannya di kasus Bank Century

Presiden telah menetapkan nama-nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Siti Chalimah Fadjrijah kepada DPR. Siapa sajakah mereka?