"Setelah Presiden serahkan, itu sepenuhnya sudah merupakan kekuasaan DPR. Kewenangan DPR. Mau diapakan, silakan. Mau digule, digoreng, silakan," kata Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar.

Di mata Menkum HAM Patrialis Akbar, koruptor ada 'kelas'-nya. Dia meminta publik tidak menyamaratakan koruptor karena penggarong uang rakyat itu ada kualifikasinya.

“Kesulitan kita adalah mengejar buron untuk mengembalikan keuangan negara di luar negeri. Terutama negara-negara Eropa, karena mereka tidak mau ada hukuman mati,” ujar Menkum HAM Patrialis Akbar.

Presiden SBY kembali ke Senayan. Kali ini, kedatangan SBY dan Ibu Ani Yudhoyono untuk memperingati Hari Peringatan Konstitusi dan HUT ke-66 MPR. Keduanya tampak tampil kompak.

Terpidana kasus L/C fiktif, Misbakhun, segera bebas setelah mendapat remisi. Menkum HAM Patrialis Akbar mengatakan Misbakhun bebas karena sudah waktunya.

Menkum HAM Patrialis Akbar menyesalkan pernyataan sejumlah pihak terkait cuci otak terhadap M Nazaruddin. Ia menegaskan tak ada cuci otak selama Nazaruddin terbang dari Bogota ke Jakarta.

Tersangka kasus suap Wisma Atlet, M Nazaruddin akan menjalani pemeriksaan perdana di KPK. Menkum HAM Patrialis berpendapat Nazaruddin mempunyai kesempatan untuk berbicara apa adanya.

Delapan nama calon Pimpinan KPK akan diserahkan Pansel kepada Presiden hari ini. Penyerahan nama orang-orang terpilih itu akan dilangsungkan di Istana Negara pukul 13.00 WIB.

Pansel Calon Pimpinan KPK sudah memilih 8 nama. Rencananya, besok Pansel akan menyerahkan 8 nama terpilih itu ke Presiden, untuk kemudian diserahkan ke DPR.

Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan tak ada larangan bagi media untuk meliput di lapas dan rutan. Ia mengimbau Kalapas dan Karutan untuk membantu media mendapatkan informasi yang cukup, asalkan sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.