Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membahas insiden penyerangan Ahmadiyah dengan sejumlah menteri dan lembaga tinggi negara. SBY meminta agar kasus Ahmadiyah ini diselesaikan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri dan Jaksa Agung.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo akan menindak siapa pun pelaku penganiayaan terhadap anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Insiden Ahmadiyah yang menewaskan 3 orang itu dinilai murni kriminal.

Ajaran Ahmadiyah dinilai sebagai penyimpangan terhadap ajaran Islam. Namun tindakan destruktif seperti yang terjadi di Cikeusik, Banten, apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan. Apalagi sampai membunuh, perbuatan itu kejam dan dikutuk Allah SWT.

Penyerangan sadis dan keji terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, terus mendapat sorotan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun melansir enam tuntutan terkait peristiwa yang menewaskan tiga orang itu.

Forum Masyarakat Sulawesi Selatan meminta pemerintah meninjau ulang SKB 3 Menteri tentang Jamaah Ahmadiyah. Hal ini menyusul terjadinya penyerbuan kelompok Ahmadiyah di Pandeglang, Banten.

Ajaran Ahmadiyah dinilai sebagai penyimpangan terhadap ajaran Islam. Namun tindakan destruktif seperti yang terjadi di Cikeusik, Banten, apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan. Apalagi sampai membunuh, perbuatan itu kejam dan dikutuk Allah SWT.

Kantong-kantong jemaat Ahmadiyah di Jawa Tengah (Jateng) dijaga ketat oleh polisi. Ini untuk mengantisipasi penyerangan pada Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, menjalar ke provinsi itu.

Menkum HAM Patrialis Akbar menegaskan penyerangan warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, merupakan pelanggaran hukum. Pelakunya harus ditangkap dan diproses.

Jamaah Ahmadiyah di Semarang merasa ngeri dengan penyerangan di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Mereka was-was beraktivitas dan takut kejadian serupa terjadi di tempat lain.

TPM meminta agar para pembela jemaat Ahmadiyah menggunakan jalur hukum dalam melakukan dukungan. Para pembela Ahmadiyah disarankan menggugat ke pengadilan kalau dirasa ada ketidakadilan.