Wacana mungusung kisruh DPT ke tingkat Mahkamah Internasional dinilai sudah terlalu jauh. Indonesia punya perangkat dan aturan hukum untuk tuntaskan masalah tersebut.

Tim Mega-Prabowo menuding KPU telah menyebabkan tak terdaftarnya sekitar 600 ribu kader PDIP dalam DPT. Merasa dituding tanpa bukti, KPU Provinsi Jawa Tengah mengancam akan mempolisikan tim Mega-Prabowo.

"Mengenai Gubernur Bengkulu, saya tidak tahu. Kalau memang ada tangkap saja gubernur itu," kata Dirjen Adminduk Depdagri, Abdul Rasyid Saleh.

Penyusunan DPT pemilu diwarnai berbagai masalah. Hal ini dinilai wajar karena sang penyusunnya tidak tahu Undang-Undang.

Persoalan DPT berkaitan erat dengan KTP dan NIK. Dirjen Adminduk Depdagri mengakui jika pembuatan KTP dan NIK masih ambuadul.

Persoalan DPT menjadi poin paling krusial yang dibahas dalam persidangan di MK. Penjelasan KPU soal DPT dinilaitim Mega-Prabowo menggelikan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tampaknya mulai gerah dengan tudingan-tudingan miring seputar penyelenggaraan pilpres dan pileg. KPU pun mengancam melancarkan serangan balik kepada para penuding tersebut.

99 Persen pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sedangkan sisanya yang 1 persen memiliki NIK sama.

Persoalan daftar pemilih tetap (DPT) terus menjadi poin paling krusial yang dibahas dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Namun anehnya, Ketua Pokja Pemutakhiran Data Pemilih, Sri Nuryanti, tidak pernah hadir di persidangan.

KPU Kabupaten Pamekasan, Madura, dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Majelis Hakim Mahfud MD memberi pesan agar jangan bicara dengan bahasa Madura.