Sejak April 2010, tunjangan PNS di lingkungan Pemprov Jabar bertambah. Penambahan tunjangan PNS ini menurut Wagub Dede Yusuf  justru menghemat anggaran hingga Rp 400 miliar.

Namun, bila dicermati, sejak pilkada pertama berlangsung digelar di Kabupaten Kutai Kartanegara 1 Juni 2005, hingga kini yang menuai hasil adalah para politisi dan pejabat. Rakyat sendiri, habis manis sepah dibuang.

Pencabutan renumerasi bukan jawaban yang tepat mencegah munculnya "Gayus" lain. Pembenahan proses bisnis, sistem pengawasan, peningkatan mutu SDM, serta penerapan reward and punishment lebih tegas adalah langkah yang jauh lebih efektif.

Meski banyak pihak menilai remunerasi pegawai Kemenkeu tak ampuh tekan korupsi, namun DPR menilai tunjangan remunerasi Kemenkeu yang dianggarkan di atas Rp 5 triliun ini akan tetap berjalan.

Kementerian Keuangan mengakui program reformasi birokrasi dan tambahan gaji lewat tunjangan remunerasi, tidak serta merta bisa menghapuskan tindak korupsi para pegawai dengan seketika.

DPR menilai remunerasi (gaji) pegawai pajak dievaluasi. Uang tunjangan yang besar dinilai tidak serta merta menurunkan angka korupsi di perpajakan.

Kasus Gayus Tambunan membuat sejumlah pihak mendesak agar remunerasi pada pegawai Kementrian Keuangan termasuk Direktorat Pajak ditinjau ulang. Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai remunerasi tidak perlu dicabut.

Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata menilai renumerasi yang diberikan kepada para pegawainya sudah cukup besar. Remunerasi itu dirasa membuat karyawan Bea dan Cukai bekerja lebih baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dituntut untuk membongkar habis mafia-mafia pajak dan di instansi Kemenkeu lainnya. Kasus mafia pajak Gayus Tambunan harus jadi momentum untuk membongkar mafia-mafia itu.

Gaji Gayus Tambunan hanya Rp 12,1 juta per bulan, tapi kekayaannya mencapai miliaran rupiah. Kementerian Keuangan pun didesak untuk melakukan audit atas kekayaan para pegawainya, terutama di tempat yang 'basah'.