Jero Wacik menganggap KPK telah melebihi kewenangannya dengan memberikan surat rekomendasi pembatalan pelantikan dirinya sebagai anggota DPR. Namun KPK menilai hal itu tidak relevan dengan praperadilan yang diajukan Jero.

Dalam salah satu dalil permohonan praperadilan, tim pengacara Jero Wacik ‎mempermasalahkan surat KPK ke KPU. Surat itu disebut sebagai rekomendasi KPK agar membatalkan pelantikan Jero sebagai anggota DPR terpilih karena telah menjadi tersangka.

Sidang praperadilan yang diajukan Jero Wacik berlanjut dengan agenda pembuktian. Tim pengacara eks Menteri ESDM itu telah menyiapkan puluhan bukti berupa dokumen untuk mendukung dalil-dalil yang diajukannya.

Jero Wacik merasa KPK tidak memberikan kepastian hukum atas kasus yang menjeratnya. Eks Menteri ESDM itu beranggapan KPK telah membiarkan dirinya terkatung-katung selama 7 bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka.

KPK langsung menjawab dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Jero Wacik yang ditetapkan sebagai tersangka saat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri ESDM. KPK menegaskan penetapan tersangka tersebut telah sesuai dengan KUHAP dan UU KPK.

Pengacara Jero Wacik, Hinca Pandjaitan, mengklaim penetapan ‎tersangka terhadap kliennya bermuatan politis lantaran dilakukan sebelum pelantikan anggota DPR periode 2014-2019. Selain itu, Hinca juga mengatakan KPK tidak berwenang menyurati KPU untuk menunda pelantikan tersebut.

Tim biro hukum KPK langsung menjawab dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Jero Wacik. Jawaban itu langsung dibacakan usai tim kuasa hukum Jero memaparkan permohonannya dalam sidang di PN Jaksel.

Harapan Jero Wacik menduduki kursi empuk di Senayan pupus saat KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian ESDM. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Jero, Hinca Pandjaitan, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sutan Bhatoegana membacakan nota keberatan (eksepsi) pribadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, hari ini. Mantan Ketua Komisi VII DPR ini 'menceramahi' KPK dengan mengutip pernyataan dari Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengadakan pembahasan soal Perppu Pimpinan KPK. Dewan harus memutuskan soal nasib Perppu ini paling lambat sebelum penutupan masa sidang ini, yakni 25 April 2015 nanti.