Di mana keberadaan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni masih misterius. Menkum Patrialis mengaku lama-lama juga nanti Neneng akan ditemukan.

Menkum HAM Patrialis Akbar enggan berpolemik terkait tuntutan DPR bahwa Pansel pimpinan KPK harus menyetor 10 nama. Pansel sudah bekerja sesuai UU dengan menyerahkan 8 nama ke DPR.

Baik Gayus Tambunan maupun Umar Patek diketahui menggunakan paspor aspal, asli tapi palsu, yang dibuat di Imigrasi Jakarta Timur. Patrialis Akbar berjanji menindak tegas oknum yang diduga terlibat.

Euforia masyarakat menolak remisi bagi terpidana korupsi terus mengalir. Namun, Menteri Hukum dan HAM bergeming. Remisi terus diobral kepada para perampok uang negara ini. Lantas apakah rakyat bisa melawan remisi yang dinilai menodai rasa keadilan ini?

Menkum Patrialis Akbar tengah menyusun perubahan UU Pemasyarakatan. Akan ada sejumlah aturan yang diubah termasuk yang berkaitan dengan remisi bagi koruptor.

Menkum Patrialis Akbar enggan dipersalahkan terkait pemberian remisi bagi koruptor. Kementeriannya hanya menjalankan tugas sesuai aturan.

Pemberian potongan masa hukuman atau remisi bagi koruptor dikritik banyak pihak. Patrialis Akbar terbuka dengan masukan itu. Bahkan jika harus dihapuskan, dia tak keberatan.

DPR memandang miring atas pemeringkatan 8 calon pimpinan KPK yang diberikan tim pansel. Atas sikap DPR itu, pemerintah pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

Permintaan tersangka dugaan suap Wisma Atlet, M Nazaruddin untuk pindah rutan masih belum diindahkan KPK. Nazaruddin bisa pindah rutan setelah perkaranya diputuskan.

Red notice untuk buronan interpol, Neneng Sri Wahyuni masih dalam proses. Pemerintah pun belum bisa membentuk tim untuk melacak keberadaan istri M Nazaruddin itu.