Mantan Wapres Jusuf Kalla punya pandangan tersendiri tentang caleg dari kalangan eks napi. Menurut JK, tak ada gunanya mantan napi apalagi pernah tersangkut kasus korupsi nyaleg.

Rencana eksekusi Mantan Kabareskrim Susno Duadji hingga saat ini belum jelas. Namun Lapas Klas 1 A Sukamiskin Bandung yang saat ini jadi Lapas khusus napi koruptor, sudah siap menerima Susno kapan saja.

Kejaksaan Agung (Kejagung) gagal menyeret mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji ke penjara, kemarin. LSM anti korupsi ICW menyayangkan sikap Kejagung yang pulang tanpa hasil.

Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menyoroti perlindungan yang diberikan Polda Jabar kepada Susno Duadji. Dia menilai tak selayaknya polisi menghalangi eksekusi yang akan dilakukan kejaksaan.

 "Bisa saja banyak pihak yang tidak setuju dengan RUU Perampasan Aset."

"Mengenai masalah MLA, apabila ada aset di luar negeri, jarang terjadi pelacakan, penyitaan, dan blokir pada waktu penyidikan. Padahal dengan MLA itu memungkinkan," kata Deputi Bidang Hukum UKP4 Mas Ahmad Santosa.

UKP4 menilai kinerja tiga penegak hukum di Indonesia yakni Polri, Kejagung dan KPK masih kurang maksimal memanfaatkan pasal untuk perampasan aset. Unit kerja pembantu Presiden ini menilai seharusnya aset terpidana yang dapat dikembalikan kepada negara bisa lebih banyak.

PPATK telah menyerahkan draft RUU Perampasan Aset ke Kemenkum HAM untuk nantinya disampaikan ke Presiden dan disahkan di DPR. Namun Ketua PPATK M Yusuf pesimis draft tersebut dapat lolos dalam proses politik di DPR.

PPATK telah melakukan kajian mengenai draft RUU Perampasan Aset. Dalam draft tersebut menggunakan perspektif pengejaran aset yang lebih diutamanakan ketimbang pengejaran pelaku.

Pemberantasan korupsi belum optimal dalam perampasan aset koruptor. Baik yang di dalam negeri, apalagi yang ada di luar negeri. Sebagai usulan solusi, Ketua PPATK M. Yusuf, menuangkan pemikirannya dalam sebuah buku.