MA menyatakan tidak semua putusan MK memaksa dan mengikat. Hal itu ditentang hakim agung Gayus Lumbuun yang menilai sebaliknya, putusan MK bersifat mengikat siapa pun.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan dirinya punya alasan untuk tetap mengesahkan perubahan peraturan tata tertib meskipun fraksi PDIP dan PKB walk out dari ruang sidang paripurna. Menurut dia, pengesahan itu berdasarkan keputusan mayoritas.

Dalam sidang paripurna pengesahan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR, PDIP dan PKB walk out dari rapat. Namun ada satu koalisi Jokowi-JK yang tak ikut, yakni Partai Hanura. PKS menilai peristiwa ini sebagai tanda goyahnya koalisi Jokowi-JK.

Peraturan Tata Tertib DPR telah disahkan lewat sidang paripurna DPR yang panas dan diwarnai walk out oleh Fraksi PDIP dan PKB. Kedua fraksi itu walk out karena penetapan Peraturan Tata Tertib ini menyalahi tahapan.

Wanda mendukung pasangan Jokowi-JK, padahal partainya mendukung Prabowo-Hatta. Ia menerima surat pemecatan pada 12 September 2014. Padahal sikap politik berbeda juga ditunjukkan Wali Kota Bogor Bima Arya yang juga kader PAN.

Wasekjen PKB Hanif Dhakiri menyesalkan putusan sidang paripurna yang mengesahkan perubahan peraturan tata tertib tanpa menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dia mengatakan pengesahan ini keliru.

‎Peraturan Tata Tertib DPR akhirnya disahkan lewat sidang paripurna DPR yang berlangsung alot. PDIP yang memutuskan meninggalkan sidang (walk out) menyoroti ada pasal yang hilang dalam draft yang diterima para anggota Pansus Tatib.‎

MA membela diri terkait putusan kontroversi terhadap dokter Bambang Suprapto yang divonis penjara 1,5 tahun dengan pasal kedaluwarsa. MA beralasan hakim punya independensi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membeberkan sisi gelap pemilihan kepala daerah. Namun mantan pendukung Prabowo-Hatta itu tidak menjelaskan dirinya mendukung pilkada langsung atau lewat DPRD.

Pembahasan Peraturan Tata Tertib (Tatib) lewat rapat paripurna DPR berlangsung alot. Kubu Jokowi-JK menolak pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna hari ini, sementara kubu Koalisi Merah Putih ingin agar peraturan ini segera disahkan.‎