PDIP meminta gugatan UU MD3 sebelum anggota DPR baru dilantik yang jatuh pada 1 Oktober 2014.‎ Atas permintaan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, belum bisa mengamini permintaan dari PDIP.

Hakim MK Patrialis Akbar dilaporkan ke dewan etik terkait komentarnya soal RUU Pilkada. Terkait laporan itu, Patrialis membantah mengomentari RUU Pilkada yang berpotensi digugat ke MK.

Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mempertanyakan legal standing PDIP sebagai penggugat UU MD3 di MK. Menurutnya, PDIP tidak memiliki legal standing dalam gugatan ini karena merupakan parpol.‎

Gara-gara berkomentar soal RUU Pilkada, hakim konstitusi Patrialis Akbar dilaporkan ke Dewan Etik MK. Patrialis diduga melanggar kode etik hakim karena mengomentari perkara yang berpotensi dibawa ke MK.

Mantan Wakil Ketua MK‎, Dr Harjono, menyatakan pilkada via DPRD merupakan kemunduran demokrasi. Menurutnya, pilkada via DPRD mempersulit calon-calon independen maju dalam kancah pilkada.

MA menghukum dr Bambang selama 1,5 tahun penjara karena melanggar UU Praktik Kedokteran. Padahal dalam pasal yang dikenakan ke dr Bambang, MK telah menghapus ancaman pidana penjara di tersebut.

Sejumlah aktivis menggugat sejumlah pasal di Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan ke Mahkamah Konstitusi. Para penggugat menganggap peran OJK bertentangan dengan UUD 1945.

Satu calon hakim agung yang tidak lolos adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Muslich Bambang Luqmono yang terkenal sebagai hakim 'Nenek Minah'.

Alumnus FH UI mengajukan permohonan legalisasi perkawinan beda agama ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perbaikan permohonan gugatan yang mereka ajukan digelar hari ini.

SKK Migas dikabarkan bakal dibubarkan oleh pemerintahan baru Jokowi-JK. Bagaimana nasib para pegawainya yang mencapai 1.200 orang?