Panitia Kerja (Panja) Komisi III mulai membahas Perppu Nomor 1 Tahun 2015. Dalam rapat kerja malam ini, hadir Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan Jampidsus Widyo Pramono.

Masa bakti Pimpinan KPK jilid III akan berakhir pada Desember 2015 nanti. Komisi III DPR ingin agar proses seleksi calon Pimpinan KPK yang‎ baru bisa segera dimulai dan dilantik Presiden Joko Widodo sebelum 17 Agustus 2015.‎

Me‎nteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi UU KPK. Namun demikian eksekutif dan legislatif harus memikirkan RUU KUHP terlebih dahulu.

Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengadakan pembahasan soal Perppu Pimpinan KPK. Dewan harus memutuskan soal nasib Perppu ini paling lambat sebelum penutupan masa sidang ini, yakni 25 April 2015 nanti.

Mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana membacakan nota keberatan (eksepsi) yang disusun sendiri. Tapi sebelum membacakan eksepsi, Sutan membagi-bagikan buku biografi dirinya berjudul 'Ngeri-ngeri Sedap Menggoyang Senayan'.

Perppu soal Pimpinan KPK dibahas Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM. Perppu Nomor 1 Tahun 2015 ini akan mengatur pimpinan KPK yang masih berstatus Plt (Pelaksana tugas) agar menjadi pimpinan definitif, bila nantinya Perppu ini ditetapkan menjadi Undang-undang.

Kode 'buka-tutup gendang' pernah ramai dibahas saat Rudi Rubiandini yang saat itu menjabat Kepala SKK Migas ditangkap KPK karena menerima duit suap.

Komjen Badrodin Haiti akan membentuk tim khusus untuk membenahi berbagai masalah yang ada di internal kesatuan Bhayangkara. Tim dibentuk untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Komisi III DPR sudah menyetujui Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri setelah melewati uji kelayakan dan kepatutan. DPR kemudian langsung menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan rapat paripurna.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti memaparkan pencapaian Polri selama 2014. Selain itu, ada pula poin-poin yang menjadi evaluasi.