KPK bisa saja menerapkan pasal 21 UU Tipikor dengan delik perbuatan merintangi penyidikan pada petugas Korlantas yang menghalang-halangi operasi penggeledahan. Tapi hal itu tidak dilakukan. Mengapa?

Penggeledahan KPK di kantor Korlantas Mabes Polri sudah beres. Sekitar 10 penyidik KPK diduga keluar dari pintu belakang dan membawa 10 kardus berisi barang bukti dan 1 plastik kecil berisi dokumen.

Polri menyatakan telah lebih dulu menyelidiki kasus pengadaan alat simulasi SIM yang membelit Korps Lalu Lintas ketimbang KPK. Namun, ternyata KPK lebih cepat bergerak dan menetapkan sebagai tersangka.

Proses pengangkutan sejumlah barang bukti hasil penggeledahan di Korlantas Polri oleh penyidik KPK berlangsung alot. Barang bukti itu sempat tertahan dan dijaga KPK dan Polri.

Mabes Polri juga tengah mengusut kasus pengadaan kendaraan simulator ujian SIM. Puluhan saksi sudah diperiksa, tetapi Polri belum menetapkan satu pun tersangka. 

KPK akan menyambangi Mabes Polri untuk bertemu Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo terkait penggeledahan di kantor Kakorlantas Polri. KPK dengan dipimpin Abraham Samad akan menemui Timur siang ini. 

Polri mendukung upaya KPK mengusut dugaan korupsi yang dilakukan eks Kakorlantas Irjen Djoko Susilo, yang sekarang Gubernur Akpol. Polri adalah mitra KPK dalam konteks pemberantasan korupsi. 

KPK menetapkan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM pada 2011. Djoko diduga menyalahgunakan wewenang hingga merugikan negara sampai puluhan miliar rupiah.

KPK mengakui upaya penggeledahan mereka di Korlantas Polri sempat terhenti. Hal itu disebabkan karena petugas di Korlantas sempat menghadang KPK untuk masuk.

KPK telah menetapkan DS sebagai tersangka pengadaan kendaraan simulator di Korlantas Polri. Pengadaan simulator tersebut untuk tahun anggaran 2011.