Nasib pilkada langsung atau tidak langsung akan ditentukan besok melalui paripurna DPR. PDIP memiliki keyakinan 55% bisa mempertahankan pilkada langsung.

Partai Demokrat (PD) secara blak-blakan berani tampil berbeda dari parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dalam hal Pilkada. Apakah ini dilakukannya agar tidak melulu disangkutpautkan dengan KMP? 

Partai Demokrat (PD) mengambil opsi sendiri dari polemik RUU Pilkada yang menawarkan dua opsi, pilkada langsung dan tidak langsung. PD keukeuh dengan opsinya, yaitu Pilkada langsung dengan 10 syarat.

Komisi II DPR hari ini menggelar rapat pengambilan keputu‎san tingkat I untuk RUU Pilkada. Ternyata, isu yang diperdebatkan atau belum satu suara masih sangat banyak, bukan saja hanya soal langsung atau DPRD. Tapi setidaknya ada 7 isu, apa saja?

Para hakim ad hoc yang menggugat UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ke MK mendapat dukungan dari MA. Karena itulah mereka meminta statusnya dianggap sebagai peja‎bat negara ‎dengan cara mengajukan uji materi.

Dewan Etik MK berencana memanggil hakim konstitusi Patrialis Akbar. Pemanggilan itu terkait laporan masyarakat yang melaporkan Patrialis karena mengomentari RUU Pilkada.

Sidang gugatan status hakim ad hoc kembali digelar di MK. MA menyampaikan pihaknya tidak dilibatkan dalam lahirnya pembuatan UU ASN terkait pasal yang menyatakan hakim ad hoc bukan pejabat.

Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan terkait kasus suap pengurusan sengketa Pilkada Tapanuli Tengah dengan tersangka Raja Bonaran Situmeang. Penyidik menggeledah kantor Bonaran yang berada di Salemba, Jakpus.

Perwakilan pemerintah dalam sidang gugatan UU MD3, Mualimin Abdi, mengatakan posisi pimpinan DPR yang berasal dari voting anggota dewan tidak melanggar konstitusi.

Koalisi Merah Putih akan menunggu proses uji materi Undang-Undang MD3 di MK. Setelah keluar putusan MK, koalisi baru akan membahas penentuan pimpinan DPR.