Mungkin bagi sebagian orang tempelan stiker tak menjadi soal. Tapi bagi sebagian yang lain terasa cukup mengganggu, apalagi kalau di kendaraan angkutan umum. Seperti misalnya di bus TransJakarta koridor IX.

Konferensi Parlemen Asia Afrika di DPR RI akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejumlah pejabat negara dan juga beberapa menteri Kabinet Kerja sudah hadir di lokasi.

Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) menyetujui langkah pemerintah mengeluarkan Perppu Plt Pimpinan KPK. Namun KMP akan memberikan beberapa catatan dalam dukungannnya.

Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan pertemuan di kediaman Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Saking pentingnya pertemuan ini Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan ketum Golkar versi Bali Aburizal Bakrie (Ical) juga ikut hadir.

Presidium Koalisi Merah Putih malam ini mengadakan rapat di kediaman Ketum PPP, versi Munas Jakarta, Djan Faridz. Pertemuan ini akan menentukan sikap partai-partai KMP soal Perppu Plt Pimpinan KPK.

Saat membuka rapat, pimpinan rapat Panja ‎yakni Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin menyebut langkah menghadirkan Kapolri dan Jaksa Agung ini semata-mata untuk memberikan masukan kepada anggota Panja untuk memutuskan soal Perppu itu.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Plt Pimpinan KPK sudah tepat.

Jaksa Agung Prasetyo menyatakan dukungannya kepada Peraturan Pemerintah Perppu tentang Pimpinan KPK agar menjadi Undang-undang. Menurut Prasetyo, Perppu tersebut merupakan suatu kebutuhan terhadap kerja pemberantasan korupsi.

Panja Komisi III kembali melanjutkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksana tugas Pimpinan KPK. Dalam rapat hari ini, Panja menghadirkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung Prasetyo.

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksana Tugas Pimpinan KPK.