detikNews
930 Narapidana Anak Dapat Remisi
Diharapkan anak-anak yang bebas setelah mendapat remisi dapat menjadi generasi penerus bangsa.
Minggu, 23 Jul 2017 10:48 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Menteri Nasir akan Kumpulkan Seluruh Rektor Bahas Dosen Gabung HTI
Menristekdikti berencana mengumpulkan rektor seluruh Indonesia membahas dosen yang bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Sabtu, 22 Jul 2017 15:25 WIB
detikNews
Ini Alasan Pemerintah Bubarkan HTI Tanpa Peringatan
HTI menyebut tidak menerima peringatan terlebih dahulu sebelum dibubarkan. Pemerintah mengungkap alasannya. Apa itu?
Jumat, 21 Jul 2017 22:15 WIB
detikNews
Lapas Garut Luncurkan Pesantren Khusus Napi
Lapas Kelas II B Garut, Jawa Barat membuka Pesantren terpadu di dalam area lapas. Tujuannya, agar para warga binaan bisa lebih baik lagi ketika bebas.
Jumat, 21 Jul 2017 19:38 WIB
detikFinance
Begini Tahapan Ubah Rp 1.000 Jadi Rp 1 Bila Dimulai Tahun Ini
RUU Redenominasi diharapkan mulai dibahas pemerintah dan DPR tahun ini.
Jumat, 21 Jul 2017 18:00 WIB
detikNews
Tujuh Bulan, Dua Penunggak Pajak Dijebloskan ke Lapas Porong
Selama 7 bulan, penunggak pajak yang dijebloskan ke Lapas Porong, sebanyak 2 orang. Mereka yang istilahnya disebut gijzeling (Sandera), pengusaha nakal.
Kamis, 20 Jul 2017 07:50 WIB
detikNews
Video Pernyataan Resmi Kemenkumham Soal Pembubaran HTI
Pemerintah, melalui Kemenkumham, resmi membubarkan HTI. Ini adalah rekaman video pernyataan resmi pembubaran itu.
Rabu, 19 Jul 2017 10:38 WIB
detikNews
Pemerintah: HTI Ingkari AD/ART-nya yang Berlandaskan Pancasila
Pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mencabut status badan hukum ormas tersebut.
Rabu, 19 Jul 2017 10:15 WIB
detikNews
Status Badan Hukum Dicabut, HTI: Harusnya Ada Surat Peringatan Dulu
Ketua Umum HTI Rokhmat S Labib merasa pemerintah salah langkah jika langsung menggeluarkan surat pencabutan badan hukum HTI.
Rabu, 19 Jul 2017 08:57 WIB
detikNews
Perppu Ormas Dinilai Lebih Demokratris Dibanding UU 17/2013
Pemerintah menampik bila Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas dianggap tidak demokratis. Kenapa?
Senin, 17 Jul 2017 21:16 WIB