Tim kuasa hukum dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah mengirim surat kepada Presiden SBY terkait Perpu Plt Pimpinan KPK. Kuasa hukum meminta agar Presiden tidak mengeluarkan payung hukum itu.

Perpu yang menjadi dasar untuk menunjuk pejabat pelaksana tugas sementara pimpinan KPK akan terbit setelah Idul Fitri 1430 H. Tapi belum bisa dipastikan apakah itu artinya sebelum Presiden SBY bertolak ke AS pada 23 Oktober atau setelahnya.

Isu mundurnya pimpinan KPK jika ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pencekalan bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjaya, belum bisa dipastikan.

20 Advokat menyatakan diri siap menjadi tim pembela KPK. Mereka akan mendampingi KPK saat keempat pimpinan lembaga itu diperiksa polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang.

Polemik ada atau tidaknya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi tersangka kasus PT Masaro terus bergulir. Jika KPK memastikan tidak ada yang jadi tersangka, Kejagung justru sebaliknya.

12 Personel Gegana Polda Metro Jaya menyisir gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyisiran ini dilakukan karena KPK menerima ancaman bom dari orang tidak dikenal.

Rakor percepatan pemberantasan korupsi menjadi pertemuan SBY dan JK kali pertama pasca pemungutan suara Pilpres 2009. Tidak ada kecanggungan hubungan keduanya selaku Presiden dan Wapres RI.

Lima penyidik KPK ke Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan korupsi di Depkes RI. Mereka akan mengumpulkan bukti fisik alat kesehatan (alkes) yang ada di sana.

Pernyataan SBY soal KPK terus menjadi bola liar. Salah satunya muncul isu pernyataan itu keluar karena SBY kecewa dengan vonis 4,5 tahun KPK terhadap Aulia Pohan. Jubir Presiden SBY, Andi Mallarangeng, membantah rumor itu.

KPK merasa terganggu dengan adanya berita penyadapan terhadap nomor ponsel yang meneror istri Antasari Azhar, Ida Laksmiwati. Padahal, tidak ada pelanggaran kode etik dalam keputusan tersebut.