Gubernur Lemhannas Muladi punya jalan tengah agar penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah tidak terulang lagi. Ia usul Ahmadiyah tidak mengklaim sebagai agama Islam dan jadi agama baru saja.

Penanganan kasus konflik keagamaan tidak cukup hanya ditangani oleh melalui jalur hukum oleh jajaran kepolisian. Kementerian Agama harus ikut turun tangan demi mengantisipasi berlanjutnya kekerasan di tempat lain.

Pangdam III Siliwangi Mayjen Moeldoko mengerahkan jajarannya untuk mengantisipasi meluasnya insiden Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten, terjadi di Jawa Barat.

Pihak kepolisian di Garut, Jawa Barat, tidak menambah pengamanan pada masjid dan jemaat Ahmadiyah di Kota Garut. Polisi menyampaikan bahwa situasi di sana masih kondusif.

Kementerian Hukum dan HAM tengah mengusut apakah ada pelanggaran HAM dalam insiden penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten. Kemenkumham pun mengirimkan tim untuk mengusut hal tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengutuk insiden penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Banten. Namun Patrialis meminta penyerangan tersebut jangan buru-buru disimpulkan sebagai pelanggaran HAM.

Ketua MPR Taufiq Kiemas mengusulkan agar pemerintah membuat Keppres terkait posisi Ahmadiyah. Ia juga mengutuk insiden penyerangan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten.

Aksi penyerbuan terhadap jemaat Ahmadiyah di Pandeglang mendapat perhatian sebuah komisi pengawas pemerintah Amerika. Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (US Commission on International Religious Freedom) meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan terhadap para ekstremis.

Mengantisipasi meluasnya penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah, aparat kepolisian bersikap sigap. Tempat jemaat Ahmadiyah beribadah di Masjid Al Hidayah dijaga Aparat Kepolisian Polsek Kebayoran Lama dan Polres Jakarta Selatan.

Mabes Polri menyelidiki adanya dugaan penggunaan prosedur yang salah dalam insiden Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Tim Internal akan meminta pertanggungjawaban aparat yang berwenang.