Kenaikan harga disebabkan adanya kebijakan yang dibuat Kementerian Perdagangan.

Pemerintah belum bisa melakukan pengetatan peredaran produk rokok di pasar umum karena berbagai pertimbangan.

Penjualan minuman beralkohol golongan A yaitu dengan kadar 0-5% (bir) hanya bisa dilakukan di ritel/minimarket/hipermarket/supermarket atau tempat tertentu.

Dirjen SPK Kemendag Widodo menegaskan sesuai dengan aturan Permendag, pembeli minuman beralkohol di minimarket dilarang keras mengkonsumsi langsung produk tersebut di tempat yang sama.

Aturan ini dibuat sebagai pengganti Keppres Minuman Keras No 3/1997, terutama untuk menutupi kekosongan produk hukum soal peredaran minuman beralkohol di masyarakat.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan retailer (peritel/minimarket) saat memperjualbelikan minuman beralkohol.

Kemendag berhak mencabut izin usaha dan izin edar minuman beralkohol bagi ritel yang melanggar ketentuan penjualan.

Selain batu bara, CPO, tekstil, elektronik, dan makanan olahan, Kemendag sudah mempunyai alternatif untuk menggenjot ekspor jenis produk lainnya.

Para pelaku ritel (peritel) tidak keberatan terkait aturan baru pemerintah yang memperketat penjualan eceran minuman beralkohol termasuk bir.

Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol mencantumkan sanksi-sanksi bagi pengecer minuman beralkohol yang melanggar ketentuan.