Malam ini rapat Dewan Pengupahan Daerah akan memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Rapat di Gedung Bappeda DKI ini digelar sejak siang tadi.

Ribuan buruh sore ini kembali menggelar aksi di depan kantor Gubernuran Jateng. Mereka berorasi meminta bukti salinan surat keputusan Gubernur soal persetujuan tersebut.

Tiga wilayah di Indonesia beberapa hari ke depan akan dilanda aksi buruh yang menolak sistem outsourcing dan upah buruh murah.

Setelah berdemo hingga malam hari pada Selasa (13/11), pagi ini 7 orang buruh akan kembali menemui Wakil Gubernur DKI pagi ini di Balai Kota. Mereka meminta agar Upah Minimum Provinsi (UMP) tetap bertahan diangka Rp 2.799.067.

Rapat Dewan Pengupahan Daerah terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dilanjutkan besok siang. Pasalnya dari unsur buruh tidak semuanya ikut di rapat kali ini.

Sekitar 700 buruh berdemo di Balai Kota siang tadi menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.799.067. Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha mengusulkan besaran UMP adalah 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.978.879

Forum Buruh Jakarta, hari ini berunjuk rasa di depan Balaikota DKI menuntut penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.799.067. Tuntutan itu sudah disampaikan langsung ke Gubernur DKI Jokowi.

Jokowi akhirnya menemui para perwakilan buruh yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota Jakarta. Usai pertemuan tersebut, Jokowi mengaku belum bisa menjanjikan apa-apa kepada para buruh yang menuntut kenaikan upah.

"Nggak usah pake gitu-gitu lah. Kalau tidak mau rapat, ya nggak usah ikut rapat," ujar Jokowi menanggapi aksi buruh pengunjuk rasa menarik perwakilannya dari rapat Dewan Pengupahan soal nilai upah minimum propinsi.

Unjuk rasa buruh menuntut kenaikan nilai UMP digelar tepat di gerbang masuk Balai Kota DKI Jakarta. Akibatnya, Gubernur Joko Widodo masuk dari Gedung DPRD DKI Jakarta yang berada tepat di belakang Balai Kota.