Para hakim agung yang baru saja terpilih diingatkan untuk transparan dalam mebuat keputusan dan profesional. Bila tidak janji mereka saat proses seleksi akan ditagih.

Dua surat komplain mampir ke MA dari KY dan salah satu calon hakim agung yang gagal ke Senayan. Namun DPR tak ambil pusing soal kemelut itu.

MA dan Komisi III DPR dihimbau untuk tidak mempolitisir atau memperkeruh proses seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh KY. Bila proses ini dipolitisir, dikhawatirkan proses seleksi di KPK dan KPU juga bisa terjadi.

Ketua MA Bagir Manan ternyata tengah merindu. Dia rindu dengan DPR. Lho kok bisa?

Seleksi hakim agung yang dilakukan KY dinilai mengandung unsur diskriminasi. Hakim karir yang mengikuti proses tersebut lantas mengadu ke MA.

Majelis hakim sidang kasus pidana Newmont dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga anggota majelis hakim itu diduga melanggar Pedoman Perilaku Hakim (PPH).

Usulan KY dan MA agar gaji hakim agung dinaikkan dianggap mubazir. Kenaikan gaji para hakim dinilai tidak akan menghilangkan mafia peradilan.

Tidak mau kalah dengan Komisi Yudisial (KY), MA juga ikut mengusulkan kenaikan gaji para hakim. MA pun mengusulkan penghasilan hakim agung Rp 35 juta.

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan agar gaji yang diterima para hakim di seluruh Indonesia dinaikkan. Gaji hakim agung diusulkan naik hingga Rp 30 juta.

KY akan memanggil para hakim dalam kasus sengketa tanah Meruya. Pemanggilan direncanakan awal Juli setelah ada laporan dari tim bentukan KY.