Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku kecewa dengan maraknya isu reshuffle kabinet yang dimunculkan Golkar. PKS menilai wacana itu cukup mengganggu kinerja menteri. Apalagi penilaian UKP4 tidak serta merta menentukan reshuffle kabinet.

Partai Golkar membantah tudingan PKS bahwa ada rencana merombak menteri di kabinet dengan memanfaatkan evaluasi UKP4. Golkar bisa mengganti menterinya kapan saja berdasar evaluasi internal.

PAN mempertimbangkan mengganti beberapa menterinya di kabinet jika memang ada evaluasi dan Presiden menghendaki ada reshuffle. Namun PAN meminta Golkar tidak reaktif mengusul reshuffle yang bukan wewenangnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie memperingatkan Partai Golkar agar tidak terus mendorong reshuffle kabinet. Marzuki meminta Golkar tidak ikut campur hak prerogatif Presiden.

PKS melihat adanya indikasi Partai Golkar hendak mengganti beberapa menterinya di kabinet. Sebagai pintu masuknya, Golkar menggunakan hasil evaluasi UKP4 sebagai alasan untuk mendorong reshuffle kabinet.

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai semua menterinya telah bekerja secara maksimal. Sekjen PAN Taufik Kurniawan meminta klarifikasi UKP4 yang menyebut menteri dari PAN yakni Menkum HAM Patrialis Akbar mendapat rapor merah.

PKS berharap tidak ada reshuffle kabinet sebelum menterinya genap setahun bekerja. PKS minta waktu sampai bulan Oktober nanti sebelum Presiden SBY melakukan evaluasi total hingga reshuffle kabinet.

Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua mengingatkan Golkar agar tidak gegabah menilai evaluasi UKP4. PD menegaskan bahwa parpol koalisi tidak berhak mengusulkan reshuffle kabinet yang menjadi hak prerogatif Presiden.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menlai jika memang ada kementrian yang mendapat rapor merah, Presiden SBY seharusnya melakukan reshuffle kabinet tanpa menghitung efek politiknya.

Kemenkominfo mendapat rapor merah dari UKP4. Menkominfo Tifatul Sembiring beralasan penilaian itu diberikan karena belum melaksanakan satu program.