detikNews

Pimpinan Komisi II DPR Kecewa MK Restui Politik Dinasti

MK menghapus pasal pembatasan larangan keluarga petahana dalam UU Pilkada. Pimpinan Komisi II DPR kecewa dengan putusan MK itu.

Kamis, 09 Jul 2015 07:12 WIB

detikNews

Sudah Kerja Keras, Bawaslu Tegaskan Bukan Cuma Aksesoris Pemilu

Bawaslu mengaku sudah melakukan banyak upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, termasuk dalam Pilkada serentak.

Senin, 06 Jul 2015 17:04 WIB

detikNews

Bahas Audit BPK Terhadap KPU, Komisi II: Tak Ada Upaya Tunda Pilkada

Komisi II membahas audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap KPU atas penggunaan anggaran untuk Pemilu 2014 kemarin.

Kamis, 02 Jul 2015 17:12 WIB

detikNews

KPU dan Komisi II Sepakat Bawa Temuan BPK ke Penegak Hukum

Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran Pemilu 2014 telah ditindaklanjuti oleh KPU.

Kamis, 02 Jul 2015 16:02 WIB

detikNews

Komisi II Minta Surat Edaran KPU Dicabut, KPU: Nanti Kita Putuskan

Hasilnya, Komisi II meminta agar Surat Edaran KPU dicabut lantaran menuai problematika soal pencalonan petahana yang berpotensi melegitimasi politik dinasti.

Jumat, 26 Jun 2015 22:02 WIB

detikNews

Soal Dinasti Politik, KPU: Kami Sudah Koordinasi dengan Mendagri

Politik Dinasti menjadi poin yang coba ditangkal oleh penyelenggara Pemilu dan DPR jelang Pilkada serentak tahun ini.

Jumat, 26 Jun 2015 20:27 WIB

detikNews

Pimpinan Komisi III Ajukan 5 Syarat agar Pilkada Serentak Tak Ditunda

Usulan agar Pilkada serentak 2015 ditunda muncul dalam rapat kerja gabungan DPR terkait pengamanan dan sengketa Pilkada.

Kamis, 25 Jun 2015 18:14 WIB

detikNews

Ketua KPU: Tak Ada Definisi Petahana di UU Pilkada

Definisi petahana (incumbent) menjadi perdebatan karena menjadi celah munculnya dinasti politik di Pilkada.

Rabu, 24 Jun 2015 19:31 WIB

detikNews

Komisi II DPR Desak KPU Cabut Surat Edaran yang Langgengkan Politik Dinasti

Komisi II DPR mulai bereaksi keras atas terbitnya Surat Edaran KPU nomor 302/VI/KPU/2015 yang disebut membuka 'kran' politik dinasti.

Rabu, 24 Jun 2015 18:54 WIB

detikNews

DPR Minta Mendagri Tolak Pengunduran Diri Kepala Daerah Jelang Pilkada

Komisi II DPR minta Kemendagri menolak pengunduran diri kepala daerah menjelang pendaftaran Pilkada.

Selasa, 23 Jun 2015 14:56 WIB