Tim Pengawas Century kembali mengadakan rapat lanjutan dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Plt Jaksa Agung Darmono, Menkum HAM Patrialis Akbar, Menkeu Agus Martowardoyo dan pihak LPS.

Kontras berharap DPR segera menyetujui ratifikasi KAPP. Hal ini menyusul langkah Menlu Marty Natalegawa yang kini tengah berada di AS dalam rangka menandatangani konvensi tersebut.

Kejagung dinilai terlalu memaksakan diri untuk melanjutkankasus Sisminbakum. Dalam pengungkapan kasus itu juga ada kesan upaya pembunuhan karakter terhadap sejumlah mantan pejabat, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Perkembangan terorisme di Indonesia makin hari kian meresahkan. Sehingga, perlu dipikirkan ulang pemberian remisi kepada terpidana teroris.

Kementerian Hukum dan HAM akan menghentikan pemberian remisi bagi napi teroris, menyusul kasus Abu Tholut. Komisi III DPR (bidang hukum) mengapresiasi langkah tersebut dan meminta agar segera dilaksanakan.

Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar menyatakan tidak akan memberikan remisi pada terdakwa dan residivis teroris. Kontras menilai pemberian remisi merupakan hak setiap terpidana.

Belajar dari kegagalan pembinaan Abu Tholut, terpidana kasus teroris dan residivis nantinya tidak akan mendapat remisi. Kebijakan ini guna memberi efek jera bagi pelaku kejahatan tingkat tinggi seperti teroris.

Sebagai Plt Jaksa Agung, Darmono, bertekad untuk menuntaskan kasus-kasus penting yang ditangani Kejaksaan. Salah satunya kasus korupsi Sisminbakum, yang menyeret mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telah tepat mengeluarkan Keppres pemberhentian Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Langkah SBY akan menimbulkan image yang positif.

Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra memuji langkah Presiden SBY yang telah memberhentikan Hendarman Supandji. Namun Yusril justru menilai langkah presiden itu karena mendapat tekanan politik.