Partai Demokrat tak mau lagi didesak untuk memecat mantan bendaharanya yang menjadi tersangka kasus suap Kemenpora, Muhammad Nazaruddin. Dipecat atau tidaknya Nazaruddin diserahkan sepenuhnya ke Badan Kehormatan DPR.

Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya penuntasan kasus mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, kepada penegak hukum. PD tak mau lagi berspekulasi politis terkait anggota Komisi VII DPR dari FPD yang tersangkut kasus suap Kemenpora ini.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak aparat penegak hukum segera memulangkan mantan bendahara umum Partai

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin tak yakin mantan bendahara umum PD Muhammad Nazaruddin yang tersangkut kasus suap Kemenpora akan pulang secara sukarela ke Indonesia.

Mabes Polri berupaya menindaklanjuti permintaan SBY untuk memulangkan tersangka Nazaruddin ke Indonesia. Langkah yang akan dilakukan oleh Polri, yakni mengajukan permohonan red notice kepada Interpol dan koordinasi dengan Kemlu.

Pasca penetapan sebagai tersangka M Nazaruddin, KPK memiliki dua opsi untuk menghadirkan mantan bendahara umum Partai Demokrat tersebut. Yaitu melalui jalur ekstradisi dan deportasi.

Indonesia akan membawa Rekomendasi Bali pada pertemuan ke-19 IGC WIPO di Jenewa (18-22 Juli 2011) akan datang, termasuk usulan ketiga teks legal untuk GRTKF.

Pertemuan berhasil menyatukan pandangan dalam rangka menghadapi negosiasi berbasis teks lanjutan di Jenewa dan antisipasi pengesahan rancangan teks legal.

Tenaga kerja asal Indonesia Sumartini binti Manaungi Galisung terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Proses hukumnya masih berjalan, dan kini kondisi Sumartini dikabarkan baik-baik saja.

Kabar TKW Sumartini akan dipancung pada 3 Juli mendatang di Arab Saudi dibantah. Sumartini justru akan melaksanakan khatam Al Quran (menamatkan Al Quran) pada tanggal itu.