Penerapan pasal 156 dan 156 (a) KUHP tentang penghinaan dan penodaan agama terhadap Pimred RM online dinilai karena jaksa tidak memiliki pemahaman terhadap UU Pers.
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan satu-satunya dasar Mahkamah Agung (MA) memvonis perkara korupsi. MA tetap akan mempertimbangkan segala aspek hukum.
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengaku sedih dengan keputusan MK bahwa UU Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD 1945. Pemberantasan korupsi bakal sulit.