Rapat Setgab koalisi sepakat menolak revisi UU Pilpres, namun FPPP DPR tetap mendorong revisi UU Pilpres. Benih perpecahan Setgab, atau ada kepentingan lain yang harus diamankan?

Posisi tawar pemerintah Indonesia masih lemah dalam penyelenggaraan haji di tanah suci. Oleh karena itu, DPR meminta agar pemerintah Indonesia menyewa konsultan hukum Arab Saudi yang dapat membela hak-hak jamaah haji.

Mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengapresiasi keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR menghentikan pembahasan revisi UU KPK. JK menilai UU KPK yang ada saat ini masih cukup baik untuk KPK.

Ketua MK mendorong agar revisi UU kontroversial tersebut ditarik dari Prolegnas. "Situasinya tidak pas, sekarang karena kecurigaan orang terlalu banyak. Hampir kalau dari isinya itu kan memang terlihat sebagai upaya pengerdilan," ujarnya.

Baleg DPR sudah sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi RUU KPK. Ketua KPK Abraham Samad berharap agar tak hanya dihentikan, namun RUU KPK ditarik dari Prolegnas.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya menyepakati menghentikan pembahasan usulan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kesimpulan ini diambil setelah 9 fraksi sepakat dengan kesimpulan panja UU KPK.

Panja RUU KPK akhirnya menyepakati untuk menghentikan pembahasan terhadap UU 30 tahun 2002 tentang KPK. Keputusan ini diambil setelah mendengar pandangan fraksi dalam rapat Panja.

Janji DPR menghentikan revisi UU KPK harus dipantau masyarakat. Karena sejumlah fraksi masih mendorong revisi tetap dilakukan, dengan alasan untuk penguatan KPK.

Butuh kesepakatan dari fraksi-fraksi agar pembahasan revisi UU KPK itu tak diteruskan. Seperti halnya PD, PKS dan PKB, PPP dan Gerindra juga sepakat agar pembahasan revisi UU KPK dihentikan.

Pelimpahan pembahasan revisi UU KPK dari Komisi III ke Baleg DPR tak serta merta membuat pembahasan revisi UU kontroversial itu dihentikan. Dibutuhkan kesepakatan dari fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk menghentikan pembahasan.