Setelah mendapatkan masukan mengenai roadmap industri e-commerce di Indonesia, Menkominfo Rudiantara akhirnya menilai pemberlakuan pajak untuk para pemain belanja online belum siap dilakukan saat ini.

Pemerintah masih maju mundur dalam mengatur bisnis e-commerce di Indonesia terkait investor asing. Dalam Perpres No. 39/2014, pemerintah memasukkan e-commerce dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk para pemodal asing.

Adanya pajak baru memang akan menambah sumber pemasukan bagi negara. Contohnya, seperti rencana pemerintah menjadikan e-commerce sebagai target baru mereka.

Menkominfo Rudiantara tak mau industri e-commerce lokal layu sebelum berkembang. Itu sebabnya, menurut dia, industri jual beli online buatan anak negeri ini harus diproteksi.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih mencari formula soal rencana pengenaan pajak bagi perdagangan online (e-commerce).

Setelah lepas dari Kementerian Pariwisata, sektor ekonomi kreatif termasuk perfilman saat ini berada dalam lembaga setingkat kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif yang dikepalai Triawan Munaf. Ketika ditemui dalam sebuah kesempatan, Triawan memberikan sedikit visinya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menilai pengenaan pajak terhadap industri e-commerce di Indonesia tak bisa langsung disamaratakan untuk semua. Kenapa?

Setelah lepas dari Kementerian Pariwisata, sektor ekonomi kreatif termasuk perfilman saat ini berada dalam lembaga setingkat kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif yang dikepalai Triawan Munaf. Ketika ditemui dalam sebuah kesempatan, Triawan memberikan sedikit visinya.

Internet telah jadi lahan subur untuk beriklan. Namun sayangnya, iklan di ranah internet Indonesia kebanyakan datang dari luar negeri. Hal ini tentu menyulitkan pemerintah untuk mengejar pajak dari mereka.

Para pedagang online skala usaha kecil menengah mungkin bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, target penerimaan pajak dari sektor e-commerce diindikasikan belum akan terlalu jauh menjamah mereka.