Masa kampanye masih tersisa sekitar 2 bulan lagi, tapi tak caleg yang sudah kehabisan dana untuk memodali kampanyenya. Bahkan tak sedikit yang mulai stres.

Sejak menyatakan diri siap bertarung di ajang Pilpres 2009, Sri Sultan Hamengku Buwono X makin sering saja tampil dalam forum-forum umum. Setiap kedatangannya, Sultan menegaskan tidak membawa nama Partai Golkar.

Sejak menyatakan diri siap bertarung di ajang Pilpres 2009, Sri Sultan Hamengku Buwono X makin sering saja tampil dalam forum-forum umum. Adakah Sultan khawatir bila langkahnya ini memancing perpecahan di tubuh Golkar?

Sejak menyatakan diri siap bertarung di ajang Pilpres 2009, Sri Sultan Hamengku Buwono X makin sering saja tampil dalam forum-forum umum. Adakah Sultan khawatir bila langkahnya ini memancing perpecahan di tubuh Golkar?

Izin berkampanye via SMS telah diperbolehkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu caleg dari Partai Demokrat DIY, Roy Suryo, mulai berkampanye via SMS ke ratusan pengguna ponsel.

Pengadaan logistik yang dimonopoli DPP Partai Golkar membuat daerah resah. Sejumlah DPD I  berharap ikut mengecap dana langsung yang konon sebesar Rp 300 miliar itu. Padahal, hingga kini dana itu masih belum nyata. 

Pengadaan logistik kampanye yang terpusat di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bisa berdampak pada semakin merosotnya perolehan suara di Golkar. Kebijakan ini juga dinilai kurang efektif.

Ketua Departemen Nakertrans DPP Partai Golkar Zainal Bintang menyebut ketegangan antara DPD I dan DPP dipicu dari uang Rp 300 miliar. Namun Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar menepisnya.

Usai Rapimnas IV Partai Golkar, kekecewaan sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) I kian mencuat. Ketegangan antara pusat dan daerah ini berawal dari duit Rp 300 miliar.

Sejumlah DPD I Partai Golkar kecewa dengan kebijakan sentralisasi dana pengadaan logistik untuk kampanye oleh DPP. Sentralisasi ini ada karena sejumlah elit Partai Golkar ingin memonopoli dana itu.