Indeks persepsi korupsi Indonesia hanya berada pada angka 3 dari skala 10. RI memang mengalami kenaikan 0,2 tetapi tetap saja masih jauh dari harapan. Apa penyebab RI masih terpuruk.

Transparency International (TI) melansir Indexs Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2011. Dari 183 negara Indonesia mengalami kenaikan skor 0,2. Tapi tetap di bawah Malaysia dan Singapura.

Setgab koalisi belum membicarakan capim KPK. Pembicaraan di setgab koalisi tetap akan dilakukan meski takkan mengambil kesimpulan bersama.

Semangat pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lemah dan jauh dari harapan. Hasil indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan data dari TII di poin 2,8, jauh di bawah Singapura, Malaysia dan Korsel.

KPK seharusnya diisi penyidik independen dengan merekrut penyidik sendiri, bukannya mengambil personel dari lembaga penegak hukum yang sudah terbentuk. Jika tak memungkinkan, pegawai dari instansi pemerintahan yang bekerja di KPK tidak dibatasi masa kerjanya.

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) itu kesepakatan founding father bangsa Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat 3.

Pantas saja jika negeri ini tak pernah sepi dari kejahatan, mulai dari kejahatan kelas teri hingga kejahatan kelas kakap yang merusak bangsa.

Masih ingat Inpres 9/2011 tentang penanggulangan dan pemberantasan korupsi yang dikeluarkan pada Mei 2011? Inpres ini sedang dibahas di kantor Wapres.

"Hukuman untuk koruptor: di Arab Saudi - Potong tangan, di China - Potong leher, di Indonesia - Potong masa tahanan", demikian seloroh seorang teman tentang negeri yang dipenuhi paradoks ini.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan indeks persepsi korupsi di negara ASEAN khususnya Indonesia masih sangat rendah. BPK mengaku malu dengan keadaan ini.