Di tengah gencar-gencarnya gerakan transparansi, penghematan dan antikorupsi yang digalakkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, KPK menangkap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin, karena penerimaan suap. KPK menganggap hal ini adalah bukti semangat antikorupsi di pusat tak sampai ke daerah.

Ketua DPRD Bangkalan KH Fuad Amin kedapatan menerima Rp 700 juta dari PT Media Karya Sentosa terkait pembayaran suplai gas. Politikus Gerindra ini sudah menerima suap sejak tahun 2007.

Saat menangkap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron di kediamannya di Bangkalan, Madura, KPK juga menyita sejumlah uang dalam 3 tas koper besar. Jumlah uang itu lebih dari Rp 2,5 miliar.

Anggota TNI AL Koptu Darmono ikut ditangkap KPK dalam OTT mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin terkait kasus dugaan suap kontrak pasokan gas dari pihak swasta untuk BUMD. Saat ini Darmanto ditahan di Mako Puspomal yang berada di Kelapa Gading, Jakut.

Meski tak punya kewenangan untuk menindak anggota TNI, KPK tetap akan mengawasi proses hukum Koptu Darmono.

Koptu Darmono yang juga ikut ditangkap KPK dalam OTT terhadap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin dipastikan sudah dibawa dan diperiksa oleh Polisi Militer TNI AL (Pomal). Proses hukum Darmono nantinya akan diserahkan ke Pomal Koarmatim.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko disebut-sebut marah besar ada anggotanya yang terlibat dalam kasus suap mantan Bupati Bangkalan, KH Fuad Amin. Koptu Darmono dicokok KPK karena menjadi kurir suap PT Media Karya Sentoso kepada politisi Gerindra tersebut.

Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pembelian gas alam. Saat ditangkap, tim KPK mengamankan sejumlah uang hasil suap dari PT Media Karya Sentosa.

Eks Bupati Bangkalan Fuad Amin telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari PT Media Karya Sentosa (PT MKS) terkait jual beli gas alam. Kepada penyelidik, Fuad mengakui telah menerima suap dari PT MKS, namun mengklaim tak pernah meminta.

Anggota TNI AL bernama Koptu Darmono ikut tertangkap tangan KPK dalam rangkaian OTT mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin. Darmono pun lalu diserahkan kepada Pomal untuk ditindaklanjuti proses hukumnya dengan sanksi terberat berupa hukuman penjara.