“Partai juga harus berpikir sama, artinya harus mendistribusikan dan mengalokasikan kader loyal mereka, bukannya politisi yang karbitan jadi caleg dan membuat mereka jadi mobil rentalan.”

Caleg dari kalangan artis yang dibiayai partai sangat mungkin terjadi, mengingat partai punya kepentingan besar yakni mendongkrak suara pemilh. Transaksi kepentingan antar caleg dan partai pun terjadi.

“Melihat ternyata jadi anggota DPR banyak fasilitas dan uangnya juga lumayan, maka orang kemudian jadi latah, enggak punya kemampuan dan pengalaman tapi nekat.”

Soal anggapan kalangan artis incumbent yang lebih banyak diam dan tidak kritis saat menjadi anggota dewan menurut Venna Melinda itu tidak benar.

“Penyumbang juga transaksional. Dia beri sumbangan ke politisi dengan harapan dapat koneksi ke penguasa, dapat dukungan politik, perlindungan politik, atau proyek."

"Mau tidak mau, suka tidak suka ya itu adalah perjuangan. Namanya biaya politik, sudah sewajarnya itu dikeluarkan. Jumlah perkiraan totalnya sudah diperhitungkan," kata Edo. 

“Ini persoalan kader partai yang popularitasnya jauh di bawah artis. Masalahnya partai tidak punya calon yang sepopuler artis yang siap dimajukan, dibanding calon yang bukan artis yang akan dimajukan ya lebih baik yang artis kan. Jadi hanya mencari popularitas.”

Saat ini masyarakat sudah tau bahwa setiap visi dan misi yang disampaikan seorang politisi saat berkampanye adalah gombal. “Jadi saya ya harus gombal,” kata seorang politisi. 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung dalam bukunya, 'Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi' memprediksi, ongkos politik bagi pesohor seperti Krisna Mukti tak akan lebih dari Rp 1 miliar.

Modal kampanye caleg DPR RI berkisar antara Rp 200 juta sampai Rp 6 miliar. Dari mana sumber dana kampanye tersebut dikumpulkan para caleg?