Golkar kubu Munas Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical) mengancam akan melaporkan Menkum HAM Yasonna Laoly ke KPK jika menerbitkan SK untuk Agung Laksono cs. Menkum HAM tak peduli dengan ancaman tersebut.

Waketum Golkar kubu Munas Ancol Yorrys Raweyai menyebut Menkum HAM Yasonna Laoly bakal mengeluarkan SK terhadap kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol hari ini. Golkar kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie pun melempar ancaman akan melaporkan Menkum HAM ke KPK.

‎Bareskrim Mabes Polri terus menggali sejumlah data dan fakta untuk menyelidiki laporan kubu Aburizal Bakrie yang menyebut mandat peserta Munas Ancol dipalsukan. Ketua umum hasil Munas Ancol Agung Laksono memastikan semua mandat itu asli.‎

Kepengurusan Golkar Agung Laksono berniat merombak fraksi serta posisi yang didapat loyalis Aburizal Bakrie (Ical) di alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR. Kubu Ical menanggapi dingin keinginan Agung Cs itu.

Menkum HAM Yasonna Laoly mengungkap Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Presiden terkait pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono. Sikap Yasona ini mengundang kritikan dari pihak DPP Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie (Ical).

Wakil Ketum Golkar Yorrys Raweyai membela Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang diserang Koalisi Merah Putih (KMP). Bagi Yorrys, Menkum bekerja sesuai aturan tanpa melakukan intervensi terhadap perselisihan kepengurusan Golkar.

Koalisi Merah Putih minus PAN menyatakan pernyataan bersama mengusung angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Pernyataan deklrasi angket itu diberi judul 'Melawan Begal Demokrasi Laoly'.

Agung Laksono kembali menegaskan pihaknya juga siap meladeni 'perlawanan' kubu Ical terkait diakuinya kepengurusan Munas Ancol oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Kubu Aburizal Bakrie (Ical) melaporkan Agung Laksono cs ke Bareksrim Polri dengan tuduhan pemalsuan dokumen di Munas Ancol. Agung menepis tuduhan itu.

Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyambut baik usulan digelarnya Munas Rekonsiliasi untuk menyelesaikan perseteruan pasca diakuinya kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol oleh Kementerian Hukum dan HAM.