Kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih tinggi dalam upaya memberantas para koruptor. Karena itu, kriminalisasi terhadap KPK dan para aktivis antikorupsi harus segera dihentikan.

Mensesneg Pratikno kembali menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi. Jokowi juga sudah meminta agar tidak ada kriminalisasi kepada KPK dan pendukungnya.

Di tengah rentetan serangan-serangan terhadap KPK, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Inpres pemberantasan korupsi yang mengutamakan pencegahan.

Kisruh seputar munculnya dana 'siluman' dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2015 akan diselesaikan hari ini.

Senior polisi Komjen Pol (Purn) Jacky Mardono Tjokrodirejo menyoroti kisruh KPK dan Polri dan prihatin akan persoalan 2 institusi penegak hukum itu. Lurah Keluarga Besar Polri itu pun menyebut selesaikan persoalan dengan KPK dengan menerapkan Sapta Marga.

Tim 9 atau Tim Konsultatif Independen menerima mandat baru dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. LSM pegiat antikorupsi itu ingin agar Tim 9 bisa melakukan sejumlah hal.

Anggota tim 9 Jimly Asshiddiqie menyesalkan terlalu cepatnya pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan dari KPK ke Kejagung. Padahal menurutnya KPK masih bisa menetapkan kembali Komjen BG sebagai tersangka.

Anggota tim 9 Jimly Asshiddiqie menilai pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejagung dari KPK dinilai terlalu cepat. Ia pun lantas mempertanyakan bagaimana dengan kasus pimpinan KPK, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad yang juga menjadi tersangka.

Jimly Asshiddiqie mengkritik kinerja kepolisian yang dinilainya masih sarat akan praktek politisasi dan belum banyak berubah sejak era reformasi. Kritiknya itu pun menuai protes dari perwira Polri.

Dewan Pers diperiksa penyidik kepolisian terkait pemberitaan Majalah Tempo soal rekening gendut dan transaksi Komjen Budi Gunawan (BG).