Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) di 2013 yaitu Rp 2,2 juta/bulan. Apa dasar penetapan aturan ini?

Pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang tak mampu membayar gaji karyawan Rp 2,2 juta/bulan di DKI bisa minta penangguhan ke pemprov.

Upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,2 juta/bulan hanya berlaku untuk perusahaan berbadan hukum dengan minimal 15 orang pegawai.

Pemerintah memastikan bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten (UMP/UMK) hanya berlaku bagi para pemberi kerja perorangan atau kelompok yang berbadan hukum.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Rp 2,2 juta/bulan. Menurutnya keputusan itu sudah adil.

Bagi pemberi kerja termasuk pengusaha yang memberikan upah di bawah UMP maka akan kena sanksi pidana.

UMP ini juga bukan hanya untuk pekerja formal namun pekerja informal seperti pembantu rumah tangga (PRT), sopir, hingga tukang kebun pun dapat nilai yang sama.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani penetapan upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,2 juta/bulan. Upah ini berlaku untuk semua industri, baik besar, menengah, maupun kecil.

Gubernur Jatim Soekarwo mengutus 10 orang perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia dari Jawa Timur untuk menemui Menakertrans Muhaimin Iskandar. Rupanya Soekarwo meminta masukan Muhaimin, seberapa Upah Minimum Provinsi (UMP) yang cocok untuk jatim.

Ketua Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Haryadi B Sukamdani yang juga pengusaha menilai pemerintah daerah terlalu populis dalam menetapkan upah minimum provinsi (UMP/UMK).