detikNews

Dukung Proyek DPR Rp 2,7 T, Politikus Gerindra: Ruang Kerja Tak Memadai

Menurut politikus Gerindra Riza Patria, proyek DPR senilai Rp 2,7 T dibutuhkan karena ruang kerja saat ini tak memadai

Selasa, 25 Agu 2015 19:57 WIB

detikNews

Sambangi DPR, Gerindra Cs: Mestinya KPU Surabaya Tak Terima Rasiyo-Dhimam

Gerindra cs menyebut hal-hal yang memberatkan pelaksanaan Pilwalkot Surabaya.

Selasa, 18 Agu 2015 18:32 WIB

Sepakbola

Sembilan Laga Bundesliga Sambangi Fans di Indonesia Tiap Pekan

Akhir pekan ini kompetisi Bundesliga musim 2015-16 bergulir. Persaingan 18 klub di level tertinggi sepakbola Jerman akan bisa dinikmati fansnya di Indonesia.

Kamis, 13 Agu 2015 14:05 WIB

detikNews

Isi MOS di Sekolah, Polisi Ceramah Soal Bahaya Tawuran dan Seks Bebas

MOS di sekolah dimanfaatkan dengan oleh kepolisian untuk memberikan sosialiasi tentang bahaya tawuran, narkoba dan seks bebas. 

Selasa, 28 Jul 2015 11:55 WIB

detikNews

Komisi II DPR: Calon Kepala Daerah di 61 Pilkada Miliki Hubungan Keluarga

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyebut sedikitnya ada 61 daerah di mana calon kepada daerahnya memiliki hubungan keluarga

Sabtu, 11 Jul 2015 11:47 WIB

detikNews

DPR Komisi II: Putusan MK Soal Petahana Hanya Adil Bagi Sebagian Pihak

Ahmad menganggap setiap petahana cenderung ingin mempertahankan legitimasinya.

Sabtu, 11 Jul 2015 10:35 WIB

detikNews

Djohermansyah Djohan: Selamat Berkembang Biak Politik Dinasti

Djohermansyah Djohan menyesalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan politik dinasti.

Kamis, 09 Jul 2015 15:07 WIB

detikNews

#TolakPolitikDinasti, Parpol Jangan Usung Keluarga Incumbent!

Komisi II DPR merespons kecewa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkan politik dinasti.

Kamis, 09 Jul 2015 13:31 WIB

detikNews

Komisi II Kecewa MK Langgengkan Politik Dinasti

Komisi II DPR menyatakan kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang melanggengkan politik dinasti.

Kamis, 09 Jul 2015 13:12 WIB

detikNews

Restui Politik Dinasti, MK Terus Panen Kritik Keras

Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut pasal larangan politik dinasti di UU Pilkada. Putusan MK menuai kritik dari berbagai kalangan.

Kamis, 09 Jul 2015 10:47 WIB