Setiap warga negara asing (WNA) yang dihukum mati di Arab Saudi memang tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah negara asalnya.

Sekretaris FPKB DPR M Hanif Dhakiri menuding urusan TKI menjadi tanggung jawab Kemlu dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Perlindungan warga negara Indonesia oleh pemerintah sepertinya masih menjadi barang langka. Pemerintah Indonesia terkesan tak acuh dalam melindungi warga negaranya terutama yang berada di luar negeri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bela sungkawa atas dihukum matinya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ruyati di Arab Saudi. Menurut SBY, bila ada masalah hukum, maka para TKI harus ada pendampingan oleh pengacara.

Pemancungan pada tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Bekasi, Ruyati binti Sapubi, tanpa pemberitahuan perwakilan RI di Arab Saudi (KBRI) disesalkan. Ke depan, RI harus bersikap tegas agar Arab Saudi lebih sensitif pada TKI. Caranya?

BNP2TKI berduka cita dan menyesalkan hukuman pancung pada TKI Ruyati binti Sapubi. BNP2TKI sudah berusaha membantu Ruyati, namun belum mampu menembus sistem hukuman mati di Arab Saudi.

TKI di Arab Saudi, Ruyati, dipancung karena membunuh majikannya pada Sabtu (18/6/2011) kemarin. Hal ini menunjukkan kelemahan diplomasi dan perlindungan WNI di hilir. Di hulu, sistem rekrutmen dan penempatan TKI juga lemah.

Ruyati menghembuskan nafas dengan tebasan pedang pada Sabtu kemarin. Perempuan 54 tahun itu dihukum karena membunuh majikan perempuannya. Inilah kronologi singkat kasus tersebut:

Sedih dan kehilangan dirasakan dengan sangat oleh keluarga Ruyati, tenaga kerja Indonesia yang tewas dihukum pancung di Saudi Arabia. Apalagi kontak terakhir dilakukan pada 31 Desember 2009 lalu.

Seorang TKW bernama Ruyati binti Sapubi dihukum pancung di Arab Saudi terkait kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap majikan. Pemerintah RI mengecam keras pelaksanaan hukuman pancung tersebut.